Tupoksi Bidang Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan


Bidang Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan

Bidang Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan, merupakan unit kerja DLH sebagai unsur lini dalam pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

  • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melasanakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup.
  • Bidang Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA DLH sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyusunan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitasSDM pengelolaan lingkungan hidup;
  4. penyusunan dokumen RPPLH;
  5. penyusunan dan sinkronisasi penguatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD;
  6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  7. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  8. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  9. pemantauan dan evaluasi KLHS;
  10. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Ijin Lingkungan, Audit lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan hidup);
  11. penyusunan tim penilai dokumen lingkungan hidup (tim penilai, tim pakar dan konsultan) sesuai ketentuan;
  12. pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas SDMpengelolaan lingkungan hidup;
  13. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  14. pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan(Amdal, UKL-UPL, dan SPPL);
  15. pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dokumen lingkungan;
  16. pemberian saran, pendapat/masukan atas dokumen lingkungan sesuai dengan hasil penilaian dan/atau peninjauan lapangan untuk penerbitan rekomendasi;
  17. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
  18. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan;
  19. pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  20. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearipan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearipan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  21. penyusunan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  22. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  23. penyiapan model peningkataan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  24. Penyiapan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  25. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
  26. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan.

 

memilki 2 seksi dibawahnya yaitu :

Seksi Perencanaan Pengendalian dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Penegakan Hukum